Akankah Efektif Pansus DPRD Sikka Terhadap Dana BTT BPBD T.A 2021?

Oleh Marianus Gaharpung, dosen dan lawyer, Surabaya.

SIKKA - Sungguh miris terhadap reaksi  DPRD Sikka sebagai lembaga wakil rakyat yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dan peraturan sektoral lainnya untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kerja pemerintah. 

Baca juga: Inisiator KMPG, Dian Assafri: Erick Thohir, Emangnya BUMN Milik Nenek Moyang Loe?

Mengapa baru sekarang ketika ada tekanan media dan publik nian tana Alok baru  DPRD mau menunjukkan taringnya membentuk pansus dana BTT T.A 2021? 

Kenapa ketika awal ketahuan bahwa perubahan APBD oleh Bupati Sikka dengan Perbup tanpa persetujuan dewan dengan kenaikan yang tidak wajar 294, 75 persen tidak langsung  bentuk pansus?   

Baca juga: DPD JOMAN Kalteng Meminta Kapolri dan Kakorbrimob Perhatikan Aspirasi Karier Putra Daerah

Apa manfaatnya pansus dana BTT T.A 2021 BPBD dibentuk? Padahal BPK sudah ada temuan dana BTT T.A 2021, 900 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal masalah yang sama sudah masuk tahap penyidikan dan tidak lama lagi penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sikka?

Jujur saja berapa lagi biaya  pansus yang harus digelontor untuk kerja termasuk honor anggota pansus. Rekomendasi pansus nanti mau diberikan kepada siapa?

Baca juga: Tony Rosyid: Firli dan Prahara di KPK

Memang secara normatif  dibentuknya Pansus DPRD terhadap dana BTT dengan ketua pansus Simon Subandi  akan lebih terarah dan cepat selesai. Jika hasil pansus nanti diberikan kepada Kejaksaan Negeri Sikka sebagai bentuk dukungan politik hukum juga rasanya tidak ada manfaat jika kerja pansus BTT ini  selesai  6 bulan disisi lain kerja penyidik dibatasi oleh waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit

Baca juga: CV Alam Raya Lakukan Upaya Gugatan TUN Batalkan Penetapan Pemenang PT Saur Bumi Siaga

b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit 

c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang

Baca juga: La Ode Budi Dukung Gubernur Sultra Tidak Lantik Sekda Busel Sebagai PJ Bupati

d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Dugaan korupsi dana BTT T. A 2021 masuk kategori sangat berat berarti 120 hari atau 4 bulan sedangkan pansus 6 bulan, itu artinya  temuan pansus mubahzir. 

Sebaliknya, jika kerja pansus dinahkodai Simon Subandi dapat selesai dalam tempo 2 bulan dan rapat paripurna DPRD  direkomendasikan kepada Kejaksaan Negari Sikka sebagai suatu temuan hukum berarti sangat bermanfaat. Inipun masih undah undi (tidak pasti).

Atas dasar realita ini, sebaiknya sebagai bentuk keseriusan DPRD Sikka bersama warga nian tana Alok mau membantu Kejaksaan Negeri Sikka memeriksa oknum oknum yang diduga berada dalam pusaran dana BTT ini mengapa tidak turun memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Sikka tuntaskan dugaan korupsi dana BTT 2021. Dan, meminta Kepada Kejagung dan Kejati NTT mengawal penyidikan ini agar tidak boleh oknum pejabat di tingkat pusat mengintervensi jalannya proses penyidikan dan penetapan tersangka dugaan korupsi di Kantor BPBD Sikka. Semoga!